Trump Ingin Usir Ribuan Mahasiswa Pascasarjana China yang Belajar di Amerika

Trump Ingin Usir Ribuan Mahasiswa Pascasarjana China yang Belajar di Amerika

TRIBUNNEWS.COM, AS – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump bulan Mei lalu berencana mengusir ribuan mahasiswa pascasarjana China yang terdaftar di universitas-universitas AS dan menjatuhkan sanksi lain terhadap para pejabat China dalam tanda-tanda terbaru ketegangan antara Washington dan Beijing yang memanas terkait perdagangan, pandemi virus corona, hak asasi manusia dan status Hong Kong.

Presiden Donald Trump, akhir bulan lalu (29 Mei 2020) menyampaikan pengumuman mengenai Tiongkok dan mempertimbangkan proposal untuk mencabut visa pelajar yang berafiliasi dengan institusi pendidikan di China dan terkait Tentara Pembebasan Rakyat atau intelijen China.

“Hari ini saya akan mengeluarkan pernyataan untuk mengamankan secara lebih baik lagi riset penting universitas di negara kita dan menunda masuknya warga negara asing tertentu dari China, yang kita identifikasi sebagai potensi risiko keamanan,” kata Trump.

Siswa menghadiri orientasi siswa baru di University of Texas di Dallas di Richardson, Texas, 22 Agustus 2015. (Foto: AP)
Siswa menghadiri orientasi siswa baru di University of Texas di Dallas di Richardson, Texas, 22 Agustus 2015. (Foto: AP) ()

Trump juga mempertimbangkan sanksi perjalanan dan keuangan terhadap pejabat China karena tindakan-tindakannya di Hong Kong, kata para pejabat, yang tidak mau disebut namanya.

“Kita akan mengumumkan apa yang kita lakukan esok terkait China dan kita tidak senang dengan China,” kata Trump kepada wartawan di acara yang tidak terkait sehari sebelum ia menyampaikan pengumuman 29 Mei 2020, merujuk terutama terkait Covid-19.

“Kita tidak senang dengan apa yang terjadi. Di seluruh dunia orang menderita, 186 negara. Seluruh dunia menderita. Kita tidak senang” tambahnya.

Meskipun pengusiran mahasiswa itu tidak secara langsung terkait dengan Hong Kong dan langkah China untuk menegaskan kontrol penuh terhadap wilayah yang sebelumnya dikuasai Inggris itu, namun potensi sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam upaya itu, merupakan hasil dari tekad Menlu Mike Pompeo bahwa Hong Kong tidak dapat lagi bisa dianggap otonom dari daratan China.

Pompeo belum lama ini menyampaikan kepada Kongres, Hong Kong tidak lagi layak memperoleh perlakukan status khusus yang diterimanya terkait perdagangan dan komersial dari AS sejak kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Berdasarkan perjanjian bersama China-Inggris tentang penyerahan tersebut, Hong Kong akan diatur secara berbeda dari China daratan selama 50 tahun di bawah kebijakan “satu negara, dua sistem”.

Tekad Pompeo itu membuka celah kemungkinan sanksi dan hilangnya perlakuan khusus yang diterima Hong Kong dari Amerika.

Share This Article